BITUNG | Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, S.I.K., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis nasional dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung program prioritas menuju Indonesia Emas 2045.
Rakornas yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diikuti oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, unsur Forkopimda, serta pimpinan instansi vertikal dari seluruh Indonesia. Forum ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program nasional dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Bitung hadir bersama Wali Kota Bitung Hengky Honandar, SE, Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka, S.Sos, jajaran Pemerintah Kota Bitung, serta unsur Forkopimda. Kehadiran bersama ini mencerminkan komitmen kolektif Pemerintah Kota Bitung dan Polres Bitung dalam mendukung kebijakan nasional di tingkat daerah.
Partisipasi Kapolres Bitung dalam Rakornas tersebut menegaskan peran Polri sebagai mitra strategis pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) guna mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Bitung AKP Abdul Natip Anggai menjelaskan bahwa Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan agenda nasional yang wajib diikuti oleh seluruh Kapolres, kepala daerah, wakil kepala daerah, serta unsur Forkopimda se-Indonesia.
“Rakornas ini menjadi momentum penting karena akan ada pengarahan langsung dari Presiden Republik Indonesia terkait penguatan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas nasional,” ujar AKP Abdul Natip Anggai.
Melalui keikutsertaan dalam Rakornas ini, diharapkan koordinasi dan kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat semakin solid, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang kuat, responsif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
{ REDAKSI }
